Susno Duadji : soal skandal Century dan seputar pencopotan dirinya.

Hanya di Indonesia - Hari-hari mantan Kabareskrim, Susno Duadji kini tak sesibuk dulu. Selain hanya aktif melayani permintaan untuk menjadi pembicara di berbagai diskusi, selebihnya dia hanya berdiam di rumah. “Aktivitas saya paling hanya main dengan cucu. Sudah masuk play group dia,” katanya santai. Kenyataan itu kontras ketika dia masih menjabat dan kemudian disibukkan dengan kasus perseteruan KPK-Polri. Saat itu, waktu Susno habis tersita oleh pemberitaan pers, melayani pernyataan DPR hingga akhirnya dia dicopot. Sejak itu, dia kemudian merasa memiliki waktu. Berat badannya malah naik, tensi darahnya turun. “Saya malah wajib makan kambing,” kata Susno. Kamis pekan lalu, pria kelahiran Pagaralam, Sumatra Selatan itu, menerima Adiyanto, Kristian Gin ting dan Rusdi Mathari dari Koran Jakarta untuk sebuah wawancara panjang. Dia bercerita soal kariernya di kepolisian, pencopotannya dan sikapnya menghadapi isu miring yang ditujukan kepadanya, berikut petikannya:

Sewaktu jadi Kapolda Jabar, Anda pernah mengumpulkan se luruh Kapolres dan berkata “Jangan setor saya lagi.” Apa maksudnya?
Tidak hanya Kapolres tapi juga kepala lalu lintas. Bukan “Jangan setor saya lagi.” “Lagi”-nya tidak ada (tertawa). Kalau “lagi” itu ada berarti sebelumnya sudah terima (tertawa). “Jangan setori saya.”

Berarti selama ini memang ada setoran dari Kapolsek ke Kapolres, Kapolres ke Kapolda dan seterusnya? Kalau itu tidak usah Anda tanya. Kalau misalnya Kapolres rapat ke Polda bawa oleh-oleh, mampir ke ruangan memberi amplop. Kalau Kapolda ke daerah misalnya kamar dibayari, bensin diberikan penuh. Dari mana itu duitnya? Apa enggak setoran itu? Tidak ada anggaran untuk itu. Anggaran Polres dari atas. Kalau Kapolda dinas luar daerah, sudah ada anggarannya. Tapi, kenapa uang dinasnya ke daerah itu tidak dipakai, meski pun diambil juga? Kalau saya Kapolda tidak boleh itu. Terus, kalau rapat ya rapat. Tidak perlu mampir-mampir ke ruangan A atau B untuk setoran duit itu. Samasama dapat gaji kok.

Sewaktu peluncuran buku Anda di TIM Rabu kemarin, Anda mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berani?
Bukan berani. Saya sering dibilang begini, “Pak Susno setelah dicopot ke napa begitu?” Tidak dicopot pun saya berani, tapi dalam kantor kepada sesama kolega. Mana ada rapat dengan saya, orang tidak me rah te linga nya. Tidak pernah saya mau memuji-muji. Kalau pengadaan barang dan sebagainya, saya coret semua, saya tolak. Jadi, bukan kali ini saja. Sudah dari dulu. Apakah saya berani? Justru saya penakut. Takut masuk penjara, takut dimarahi rakyat. Yang berani yang diam-diam itu. Diam-diam terima pungli, diam-diam back up preman, itu berani.

Anda juga mengungkap soal kasus dugaan korupsi pegawai pajak yang belum selesai ditangani Mabes Polri. Bagaimana ceritanya?
Ada laporan dari PPATK, ada pegawai pajak namanya Gayus Tambunan. Pegawai pajak rendahan, paling baru lima tahunan bekerja. Di rekening nya itu selalu masuk-keluar duit. Sampai lebih kurang 25 miliar rupiah. Saya sudah pensiun (turun) itu, kalau ini tidak diawasi dengan ketat, pasti hantu blau bermain. Satu bulan sebelum saya turun, saya panggil Direkturnya Pak Edmon, kemudian penyidik Budi, kemudian Kombes Eko Budi dan Kompol Arafat. Kasus ini tangani baik-baik. Ungkap bukan money laundry-nya saja, tapi ungkap juga korupsinya. Ini akan bisa mengarah ke orang pajak.

Hasilnya?
Ternyata dua bulan setelah saya turun, saya mendapat informasi, satu diajukan, satunya lagi sudah dicairkan. Korupsinya tidak diungkap. Kalau 25 miliar rupiah dicairkan berapa untuk cincai? Tapi, kita berpikir positif saja, tidak ada sogoknya. Tapi, itu tetap salah. Alangkah baiknya poli si ini. Korupsinya tidak diungkap, duit haram dikembalikan, kemudian po lisi tidak dapat duit serupiah pun. Baik tidak polisi itu? Kita serahkan ke pada masyarakat percaya atau tidak. Itulah markus (makelar kasus).

Soal kasus Century, kenapa aset Robert Tantular sukar ditarik?
Susah apanya? Sudah saya bekukan. Yang susah itu mencarinya. Sekarang sudah ketemu, setelah ketemu kan ada prosesnya melalui hukum internasional, namanya mutual legal assistance. Persoalannya yang menangani sekarang mengerti apa tidak? Itu saja. Dia tahu counterpart di luar apa tidak, bagaimana berunding? Itu pekerjaan saya. Setelah ketemu, ada bilateral dengan tempat duit itu ada. Beritikad baik pada kita membantu membekukan. Setelah itu kita cerita kasus, lalu inter-dept. Itu sudah tidak polisi lagi tapi G to G. Polisi menyerahkan ke Dephukham, bersama dengan Deplu.

Kapan baru bisa diambil?
Menunggu keputusan hukum pengadilan di Indonesia dengan kekuatan hukum tetap. Sekarang belum tetap. Di Indonesia panjang cerita pengadilan itu. Robert Tantular sudah dihukum di PN, banding di PT, lalu kasasi di MA. Harus ditunggu lagi. Kalau RT dinyatakan tidak bersalah, tidak bisa diambil duit itu. Tapi, kalau RT bersalah keputusan pengadilan Indonesia dikirim ke negara setempat. Persoalan itu juga harus ada diplomasi. Sekarang setelah saya tidak di situ apakah Bareskrim masih sering kontak dengan negara setempat? Apakah Menhukham masih sering kontak dan sebagainya? Jangan hanya duduk, diam saja. Kekurangan kita di luar negeri adalah diplomasi.

Waktu Robert Tantular ditangkap, apa kata dia waktu itu?
Dia mengaku enggak salah. Katanya akan merestorasi, kemudian baru bikin perjanjian dan menandatangani dokumen dengan BI. Jadi, kalau kata Gubernur BI, RT dicekal ke luar negeri. Tapi, nyatanya setelah di cekal dia ke luar negeri. Lalu balik lagi. Itu formalitas saja. Tidak tahu mana duluan, cekal dulu apa ke luar negerinya (tertawa). Hanya Allah saja yang tahu. Setelah itu, dia katakan RT tidak bersalah. Saya bilang dibawa ke kantor dulu untuk diperiksa. Kalau nanti tidak bersalah akan dikembalikan. Begitu diperiksa belum sampai satu hari sudah terbukti kesalahannya. Dan sampai di pengadilan juga dihukum kan?

Anda ikut langsung memeriksa?
Sempat. Itu kasus besar. Tapi, kalau mengetik ya tidak. Saya mendampingi pemeriksa sampai terbukti dia (RT), cocok dengan apa yang kita tuduhkan, baru saya pulang tengah malam.

Anda yakin RT itu orang tidak benar?
Bukan yakin, tapi tidak meleset kan? Dari mana cerita dia tidak bersalah, wong dia (RT) yang mengeluarkan kredit, memerintahkan kredit tidak ada jaminan. Tidak bersalah begitu? Cucu saya saja bisa bilang dia salah. Sama saja seperti merebut mainan. Cucu saya saja tahu kalau mainan direbut sama orang. Kalau Gubernur BI bilang dia tidak salah, berarti kalah pintar sama cucu saya.

Di Pansus Anda memberikan catatan itu?
Saya katakan, tertulisnya ada dan saya berikan ke Pansus. Saya ini memberi bola ke Pansus. Yang menggolkan adalah Pansus. Data dari saya kerugian bank 1,3 T sesuai dengan Perppu. Walau Perppu tidak disetujui. Taruhlah disetujui. Lebih dari 1,3 T ini haram. Tapi bukan urusan saya itu, karena saya tidak penyidik lagi.

Pada saat Anda dipanggil dan berbicara di Pansus, Anda tidak ditegur oleh Kapolri?
Tidak ada. Menegur itu kurang kerjaan, pekerjaan masih banyak kok. Apa salah saya harus ditegur? Kalau saya katakan misalnya Century itu kasusnya terjadi di Amerika, mungkin saya ditegur karena salah. Ini saya jelaskan yang sebenar-benarnya kok, masak saya ditegur. Dia (Kapolri) mungkin sudah pengalaman. Pengalaman kasus Antasari, saya tidak salah kok ditegur. Kalau ada salahnya baru ditegur. Ini enggak ada salahnya kok ditegur, harusnya dapat pujian. Sri Mulyani saja salah dapat pujian, masak saya tidak dapat pujian. Waktu orang KPK, yang sudah dihebohkan saja tidak terbukti bersalah kan Perppu-nya dicabut dan didudukkan lagi. Saya justru dari awal sampai ujung tidak ada salahnya, tidak dicabut-cabut. Mana ini Perppu saya agar rekomendasi Tim 8 dicabut. Dulu Tim 8 kan merekomendasikan saya untuk dicopot. Kemarin dua fraksi DPR secara tegas mengatakan agar ada rehabilitasi. Mana rehabilitasinya?

Anda menuntut rehabilitasi?
Oh, tidak. Saya ingin melihat, ini negara hukum, bung! Coba, aparat atau pejabat yang berwenang apa yang dilakukan kalau saya tidak bersalah? Apa saya harus mengemis? Mestinya tak perlu mengemis. Tinggal bilang saja “Oh, Susno memang tidak salah, harus direhabilitasi.” Saya ingin lihat seorang jenderal bintang tiga kalau diam saja, ada tindakan tidak? Kirakira saya yakin, Insya Allah tidak. Tapi, harusnya kan ada tindakan menyatakan saya tidak bersalah. Pimpinan KPK karena desakan masyarakat langsung direhabilitasi. Sekarang tidak ada masyarakat yang mendesak rehabilitasi untuk saya. Namun, di negara hukum mestinya aparat itu bekerja janganlah berdasarkan desakan. Bekerja menurut tu gasnya. Mau didudukkan semenit atau sedetik, dicopot lagi silakan. Tidak dicopot pun saya mundur, tapi bukan mundur karena desakan Tim 8. Susno direhabilitasi, dudukkan lagi sebagai Kabareskrim satu menit. Satu menit setelah didudukkan, saya akan mengumumkan dengan sukare la saya mundur. Orang kan sudah tahu saya tidak bersalah. Tapi, ini diam saja. Mudah-mudahan sampai saya pensiun nanti, diam saja ya? (tertawa).

Belum ada pembicaraan dari Kapolri soal itu?
Ngapain bicara-bicara, wong saya turun juga tidak dibicarakan kok? Dia (Kapolri) sudah tahu, kalau saya salah diproses. Tapi, kemarin saya senang sekali masuk sidang paripurna. Bukan gampang itu. Ada 250 juta mengadili saya, tidak bersalah supaya direhabilitasi. Mana? Mestinya, pagi rakyat omong begitu, lima menit kemudian sudah diumumkan. Ini kelihatannya belum, apa saya lupa ya? Sudah direhabilitasi, sudah belum ya? Tapi, tampaknya belum (tertawa).

Waktu di pansus Anda ngomong, “Itu bohong saya tidak mengajukan surat pengunduran diri.” Bohong benar. Kenapa Kapolri bisa berkata seperti itu ya?
Tanya saja sama Kapolri kalau itu.

Apa benar, Anda waktu itu mau berdiri?
Saya mau berdiri, tapi sama Pak Makbul (Wakapolri) tidak boleh. Siapa yang mundur dan mengajukan surat? Itu kan menipu rakyat saja. Mana? Cek saja suratnya, kalau ada berarti saya yang bohong.

Lalu karena kesalahan itu, Kapolri minta maaf secara pribadi?
Akan (tertawa). Akan. Bulan depan, tahun depan juga bisa kan? Setelah dia (Kapolri) pensiun bisa juga. Kalau pejabat publik suka bohong, susah. Makanya pejabat publik yang memberikan pelayanan-pelayanan itu seperti Kapolri, Jaksa Agung, MA, Hakim Agung, Ketua KPK, Gubernur BI itu dipilih oleh rakyat yang diwakili di DPR. Sekarang, sayang, DPR menyeleksi tidak bagus. Karena partisipasi rakyat tidak ikut. Kalau mau pemilihan pejabat itu, di mana peran rakyat? Mestinya buat saja seperti pooling, apakah melalui SMS atau yang lainnya seperti pemilihan presiden. Persentase yang terbesar dari sekian calon yang dipilih oleh rakyat itulah yang seharusnya yang diseleksi oleh DPR. Paling tidak cara ini bisa menggiring DPR atau presiden supaya tidak terlalu jauh dengan kemauan rakyat.

Kembali ke soal KPK, apakah kepolisian waktu itu memang menemukan bukti Chandra-Bibit bersalah?
Saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak tahu. Saya tidak pernah membaca berkas itu. Kalau saya katakan iya terlibat, berarti saya tahu persis itu. Saya tidak pernah baca berkasnya, dan tidak harus baca dan memang tidak perlu baca. Dalam organisasi kepolisian jelas sekali aturan tugas itu. Kalau ada suatu satgas tertentu, maka bekerja menurut aturan satgas. Kalau saya mencampuri, maka saya melanggar kode etik profesi saya. Tidak boleh. Satgas tidak bertanggungjawab ke saya, kok saya minta tanggung jawabnya? Itu jenderal yang tidak tahu aturan. Jadi, saya tidak tahu. Sepengetahuan saya hanya menurut dari berita koran itu.

Di luar istilah Cicak-Buaya sebenarnya, apa penyebab hingga Anda menjadi bulan-bulanan media?
Pers kan tidak tahu. Wajar. Kenapa? Pers tidak senang kalau KPK dikriminalisasikan. Yang menyidik itu adalah polisi, Mabes Polri. Embahnya penyidik itu siapa? Kabareskrim kan? Sehingga jelas sekali alamat itu dituduhkan kepada saya, itu tepat. Kemudian, dari Bareskrim atau Mabes Polri tidak ada bantahan? Ya, sudah tepat sekali. Makanya saya bilang berterima kasih kepada pers. Anda telah bekerja sukses menurunkan saya, kompak dan berhasil, ya selamat. Walaupun nanti kemudian tahu bahwa sasarannya keliru.

Soal isu suap dari Boedi Sampoerna, apa benar Anda sudah hendak bertemu dengan pengacaranya di Hotel Ambara Jakarta Selatan?
Tidak benar itu. Saya tetap ke Hotel Ambara. Dan kalau mau menerima suap, di mana yang paling aman? Ya di kantor saya (tertawa). Kalau ada KPK masuk ke situ ya ndak bisa. Wong ada yang jaga di depan tengah dan di sini. Tapi tidak pernah terpikir di situ kan?

Lalu, apa yang membuat Anda marah?
Saya turun itu 24 November 2009, kalau tidak salah. Tiga bulan tidak saya persoalkan. Saya senangsenang saja di rumah seperti ini. Karena bagi saya jabatan, pangkat tidak ada masalah. Saya marah begitu saya bersaksi di sidang Antasari Azhar, saya diancam mau dipecat. Begitu saya selesai bersaksi, saya mau ke kantor, istri telepon. Istri saya bertanya posisi saya. Dia mengatakan, selama bersaksi tadi Mabes mempersoalkan, saya mau dipecat, atau mau apalah. Mabes tahu dari televisi, karena disiarkan secara langsung. Saya tidak jadi ke kantor. Saya kumpulkan keluarga saya di rumah. Saya bilang “Saya akan lawan. Nanti, saya akan pergi ke pers, ke stasiun televisi. Maksudnya melawan, tidak melalui senjata karena saya pasti kalah. Saya akan tunjukkan perlawanan secara hukum. Saya tidak bersalah, masak bersaksi saja tidak boleh, diancam pecat. Kenapa Hadiatmoko, Iwan Bule bisa bersaksi tapi tidak dipecat. Padahal, waktu itu saya kan masih jadi Kabareskrim.

Sewaktu diangkat jadi Kabareskrim, ada isu, karena Anda “dekat” dengan Hatta Radjasa?
Sumatra Selatan penduduknya 16 juta orang. Saya di Pagaralam dan Pak Hatta di Lahat. Jaraknya enam jam lebih. Saya kenal Pak Hatta karena dia menteri, Pak Hatta juga kenal saya karena sekarang nama saya sering masuk media. Tidak pernah sekampung, tidak pernah satu pekerjaan, satu provinsi. Apakah kalau satu provinsi saling kenal. Padahal jumlah penduduknya 16 juta. Apa bisa saling kenal?

Kalau soal istri Anda adala kolega dari Bu Ani Yudhoyono?
Istri saya orang Solo dan Bu Ani orang Purwokerto. Itulah, publik yang diberikan sajian itu seharusnya diralat. Pertanyaannya, mengapa terjadi seperti itu? Karena Susno itu diuraikan oleh pers dan LSM, sebagai makhluk sangat kuat. Sampai ada pertanyaan dari seorang wartawan di Depkominfo kepada Kapolri, “Pak Kapolri, apa susahnya menurunkan Susno Duadji, kuat sekali dia?” Tapi, Kapolri tidak mau memberikan jawaban yang jujur, malah belok sana dan sini. Saya itu makhluk yang lemah. Tak ada kartu truf. Tidak ada yang bela saya dari segi manusia yang punya posisi kuat. Yang bela hanya Tuhan saja, karena kejujuran.



BIODATA
Nama:
Susno Duadji
Tempat/Tanggal Lahir:
Pagaralam, 1 Juli 1954
Pendidikan:
◗ Akabri Kepolisian 1977
◗ Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1989
◗ Sesko AD 1995
◗ Sespati Polri 2003
◗ Lemhanas (KSA XIV/2006)
Karier:
◗ Kasat Serse Polres Wonogiri
◗ Kapolsekta Banjarsari, Solo
◗ Kapolres Maluku Utara
◗ Wakapolwil Kota Besar Surabaya
◗ Kabidrapkum Divbinkum Polri
◗ Wakil Kepala PPATK
◗ Kapolda Jawa Barat
◗ Kabareskrim
FOTO-FOTO: KORAN JAKARTA/WACHYU AP

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »